Pj Gubernur NTB Diingatkan Segera Benahi Tata Kelola Birokrasi dan Tata Kelola Keuangan Daerah

- Penulis

Rabu, 4 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASLINEWS.ID-Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat mengingatkan Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah untuk tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. Kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.

“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat, Rabu (4/9/2023).

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib. Termasuk juga penyelenggaraan kontestasi politik, pemilu dan pilkada, hingga perlehatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, kata dia, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Baca Juga:  Siap-Siap! Sopir Bus AKAP Jadi Target Pemeriksaan Kesehatan Dari Biddokes Polda NTB

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen. Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata pertahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek. Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan. Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Bagaimana dengan pengelolaan anggaran daerah? Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%. Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? Sami mawon itu. Kepala Dinas ESDM dan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan poitik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Baca Juga:  Politisi Selatan ini Nilai Paslon RAMAH Paling Ideal Pimpin Lombok Timur

Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada perkerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi. Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabelitas ASN yang ada,” tandasnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip cleant goverment and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Pada kesempatan yang sama, Rachmat juga menjelaskan bahwa Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubenur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur. Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubenur NTB demi pembangunan daerah,” pungkas Rachmat. (*)

Berita Terkait

Politisi Selatan ini Nilai Paslon RAMAH Paling Ideal Pimpin Lombok Timur
Lalu Winengan: Mohan Roliskana Masih Dibutuhkan Kota Mataram, MW KAHMI Siap Kawal Paket Modis
Ini Pesan Dr.Drs.Martin Billa,MM Saat Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bulungan Kaltara
Mi6 Beberkan Menu Acara Pentas Monolog dan Happening Art  Doktor Zul Idola Kita Semua
Jelang Pilgub NTB 2024, Muncul Wacana Duet Gita-Rohmi 
Dinilai Diskriminatif, Lalu Winengan Ingin Perjuangkan Hak Politik Pejabat ASN ke Mahkamah Konstitusi
Gonjang-Ganjing Dugaan Korupsi Dana UKW PWI Rp 6 Miliar, Siapa Bermain?
Giliran GP Ansor Nyatakan Dukungan Kepada Bang Mack di Pilkada Lotim, Ini Alasannya!

Berita Terkait

Selasa, 23 April 2024 - 19:10 WITA

Politisi Selatan ini Nilai Paslon RAMAH Paling Ideal Pimpin Lombok Timur

Senin, 22 April 2024 - 17:12 WITA

Lalu Winengan: Mohan Roliskana Masih Dibutuhkan Kota Mataram, MW KAHMI Siap Kawal Paket Modis

Senin, 22 April 2024 - 15:55 WITA

Ini Pesan Dr.Drs.Martin Billa,MM Saat Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bulungan Kaltara

Selasa, 16 April 2024 - 18:09 WITA

Jelang Pilgub NTB 2024, Muncul Wacana Duet Gita-Rohmi 

Selasa, 16 April 2024 - 16:12 WITA

Dinilai Diskriminatif, Lalu Winengan Ingin Perjuangkan Hak Politik Pejabat ASN ke Mahkamah Konstitusi

Senin, 8 April 2024 - 14:35 WITA

Gonjang-Ganjing Dugaan Korupsi Dana UKW PWI Rp 6 Miliar, Siapa Bermain?

Jumat, 5 April 2024 - 15:34 WITA

Giliran GP Ansor Nyatakan Dukungan Kepada Bang Mack di Pilkada Lotim, Ini Alasannya!

Rabu, 3 April 2024 - 21:05 WITA

Siap-Siap! Sopir Bus AKAP Jadi Target Pemeriksaan Kesehatan Dari Biddokes Polda NTB

Berita Terbaru

KABAR PEMILU

Dewan Pers Nilai Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Sukses

Selasa, 23 Apr 2024 - 23:51 WITA