Dinilai Rugikan Masyarakat Pers, SMSI Tolak Perpres Media Berkelanjutan

- Penulis

Kamis, 9 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASLINEWS.ID – Rancangan Peraturan Presiden tentang media berkelanjutan menuai penolakan sejumlah insan pers dan industri media online.

Salah satunya dinyatakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang kompak satu suara menolak rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Media Berkelanjutan tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung jurnalisme berkualitas, yang diajukan Dewan Pers kepada Pemerintah melalui Kementerian Kominfo RI.

Seperti diungkapkan oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus dalam arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Hall Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Firdaus menyebut, Dewan Pers yang diamanahi untuk mendata Perusahaan Pers (Pasal 15 ayat 2 butir g UU Nomor 40/1999 tentang Pers), justru membuat syarat verifikasi yang sulit untuk dipenuhi perusahaan media.“Dua syarat utama untuk verifikasi yakni perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia dan Pemimpin Redaksinya memiliki Kompetensi Wartawan Utama, tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Tetapi untuk syarat yang lain seperti memiliki modal minimal Rp 50 juta dan menggaji wartawan sesuai standar upah minimum provinsi sebanyak 13 kali setahun, serta mengikut sertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, itu yang diberhentikan sebagai konstituen Dewan Pers,” ujarnya.

Baca Juga:  Dewan Pers Nilai Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Sukses

“Draf Perpres Media Sustainability (media berkelanjutan) tersebut, dapat menjadi salah satu momok pengganggu media online start up,” jelasnya dalam siaran pers.

Sementara, pengurus SMSI Jawa Barat juga sepakat menolak draf Perpres tersebut.“Kami ikut menolak, karena kalau kita kaji lebih dalam, Perpres tersebut akan merugikan masyarakat Pers”, ungkap Ahmad Sukri Sekretaris SMSI Jawa Barat dalam sesi penyampaian pandangan dari masing-masing Pengurus SMSI Provinsi.

Rakernas dihadiri seluruh perwakilan pengurus Cabang SMSI dari Sabang sampai Merauke yang berlangsung selama dua hari 6-7 Maret 2023, sekaligus memperingati HUT ke-6 SMSI.

Baca Juga:  Gonjang-Ganjing Dugaan Korupsi Dana UKW PWI Rp 6 Miliar, Siapa Bermain?

SMSI sebagai satu-satunya konstituen Dewan Pers yang menolak Perpres Media Berkelanjutan, saat ini memiliki member sebanyak 2000 lebih perusahaan media online se-Indonesia.

Penolakan atas draft Perpres ini terbilang penting untuk disampaikan, karena perusahaan media kecil di Indonesia yang sekarang jumlahnya puluhan ribu, dipastikan akan gigit jari karena hanya perusahaan media bermodal besar yang diuntungkan, sehingga asas keadilan tidak akan dirasakan oleh perusahaan media kecil.

Sebelumnya Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan, Dewan Pers memberikan perlindungan kepada seluruh karya jurnalistik berkualitas yang berpijak pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Indonesia, memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Siber bagi media online.

Ninik Rahayu, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 dan HUT SMSI ke-6 di Jakarta. (AN-E/01)

Berita Terkait

Dewan Pers Nilai Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Sukses
Gonjang-Ganjing Dugaan Korupsi Dana UKW PWI Rp 6 Miliar, Siapa Bermain?

Berita Terkait

Selasa, 23 April 2024 - 23:51 WITA

Dewan Pers Nilai Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Sukses

Senin, 8 April 2024 - 14:35 WITA

Gonjang-Ganjing Dugaan Korupsi Dana UKW PWI Rp 6 Miliar, Siapa Bermain?

Kamis, 9 Maret 2023 - 08:03 WITA

Dinilai Rugikan Masyarakat Pers, SMSI Tolak Perpres Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

KABAR PEMILU

Dewan Pers Nilai Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Sukses

Selasa, 23 Apr 2024 - 23:51 WITA